BIDANG STUDY ILMU HUKUM

BIDANG STUDY ILMU HUKUM

 

 

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah :

           

PENDIDIKAN HUKUM 1

Dosen pengampu :

 

AWAL MU’MIN, M.H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh :

AHMAD MUSLICH

AHMAD ZULFA BILHAQ.

FAUZI

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

            INSTITUT AGAMA ISLAM HASANUDDIN

( IAIH ) PARE KEDIRI

2023

 

 

KATA PENGANTAR

 

Puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt , atas berkah, rahmat, karunia dan hidayah-Nya akhirnya penyusun dapat menyelesaikan makalah  ini.

Adapun tujuan disusunnya makalah ini adalah sebagai salah satu tugas yang  harus ditempuh oleh setiap mahasiswa/mahasiswi dalam melaksanakan studi di tingkat perkuliahan semester I.  Adapun  judul yang penyusun buat didalam makalah  ini adalah mengenai “ Bidang Study Ilmu Hukum “.

Dalam  proses penyusunan makalah ini, penyusun banyak mendapatkan bantuan, dukungan, serta do’a dari berbagai pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada Bapak Ketua IAI HASANUDDIN : Umar Faizi, M.Pd.I dan Dosen Pengampu “Awal Mu’min, M. H serta rekan-rekan mahasiswa yang turut memberikan dorongan motivasi, hingga terselesaikannya makalah ini.

Sangatlah disadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan didalam penyusunannya dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharapkan masukan baik saran maupun kritik yang kiranya dapat membangun dari para pembaca. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kami khususnya dan bagi kita semua.

 

Pare,20 Oktober 2023

 

Penyusun

 

 

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.. ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI......................................................................................................... iii

BAB I  PENDAHULUAN..................................................................................... 1

A.     LATAR BELAKANG MASALAH............................................................. 1

B.     RUMUSAN MASALAH .............................................................................. 1

C.     TUJUAN MASALAH ................................................................................... 1

BAB II  PEMBAHASAN                                                                            

A. Pengertian Ilmu Hukum ..................................................................................... 2

B. Bidang Bidang Ilmu Hukum .............................................................................. 2

1.      Bidang Sosiologi Hukum............................................................................ 2

2.       Bidang Antropologi hukum........................................................................ 5

3.      Bidang Psikologi Hukum............................................................................. 6

4.      Bidang Sejarah hukum................................................................................. 7

5.       Bidang Perbandingan Hukum..................................................................... 8

6.      Bidang Filsafat Hukum ............................................................................... 8

7.      Bidang Politik Hukum................................................................................. 9

BAB III KESIMPULAN

A. KESIMPULAN. .............................................................................................. 13

DAFTAR RUJUKAN. ......................................................................................... 14

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Seiring denga berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebudayaan manusia mengalami perkembangan pula. Termasuk perkembangan hukum. Peradaban yang semakin berkembang membuat kehidupan manusai sangat membutuhkan aturan yang dapat membatasi prilaku manusia itu sendiri yang telah banyak menyimpang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju.

Aturan atau hukum tersebut mengalami perubahan dan terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Untuk itu, suatu negara hukum sangat perlu mengadakan pembangaunan terutama dibidang hukum.

 

B.     Rumusan Masalah

      Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam makalah ini adalah sebagai berikut

1.      Bagaimana penjelasan mengenai Ilmu Hukum ?

2.      Bagaimana penjelasan mengenai bidang Hukum ?

 

C.    Tujuan

1.       Untuk mengetahui penjelasan ilmu Hukum.

2.      Untuk mengetahui Bidang Bidang.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

1.    Pengertian Ilmu Hukum

Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang obyeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumbersumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.

Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai obyek “hukum”, menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Maka hukum dilihatnya sebagai fenomena universal. Dari pernyataan terakhir ini dapatlah dimengerti atau diketahui bahwa ilmu hukum berhubungan erat dengan sejarah. Seseorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa kemasa, sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut[1].

 

2.    Bidang Bidang Hukum

A.  Bidang Sosiologi Hukum

a)    Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial secara analitis dan empiris (adanya gejala sosial). Gejala sosiologi merupakan tanda-tanda yang muncul dalam kehidupan sosial yang disebut sebagai masyarakat. Dengan konteks yang seperti tu maka dapat dikatakan sosiologi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah dan mengontrol gejala sosial yang ada di masyarakat. Gejala-gejala sosial itu dapat dipengaruhi dan dapat pula saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:

·         Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik itu dibedakan dalam pembuatan undang-undang dan penerapannya di pengadilan, maka sosiologi hukum itu mempelajari bagaimana praktik tersebut dapat terjadi pada masing-masing kegiatan tersebut. Dalam hal ini sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu dapat terjadi, apa sebab-sebabnya ataupun faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar belakangnya. Dan dengan demikian mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum.

Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahian empiris. Sifat khas yang muncul disini adalah mengenai bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi peraturan atau tidak.

b)   Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Secara analitis, sosiologi hukum memiliki lingkup kajian yang tidak hanya mempersoalkan analisa-analisa normatif, akan tetapi juga memiliki daya jelajah dalam hal efektifitas hukum itu sendiri. Dengan demikian, dalam konteks ini ruang lingkup sosiologi hukum dapat meliputi :

1)   Dasar-dasar sosial dari hukum (the genetic sociology of law) dengan anggapan bahwa hukum timbul sebagai hasil dan proses sosial. Sebagai contoh; Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang mana semua hukum di Indonesia haruslah hukum yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika, yang berkerakyatan, dan yang adil.

2)   Efek hukum terhadap masyarakat (the operational sociology of law). Pada ruang ini dilihat bagaimana pengaruh hukum terhadap masyarakat.     

c)    Pembidangan Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum itu dapat dibedakan atas:

1)   Sosiologi hukum teoritis, yang dalam kajiannya senantiasa berupaya untuk menghasilkan generalisasi atau kesimpulan setelah melalui pengumpulan data, pemeriksaan terhadap keteraturan sosial, dan pengembangan hipotesis.

2)   Sosiologi hukum empirik, yang dalam kajiannya bertujuan untuk menguji hipotesis tersebut melalui pendekatan yang sistematis dan metodologis. Dengan menggunakan metode-metode kuantitatif, sosiologi hukum ini mencoba meregistrasi, menata materi untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, maka akan membuahkan hasil penelitian yang lebih murni atau objektif, karena teori yang digunakan adalah dengan memakai teori korespodensi. Sebagai contoh; Ada seorang peneliti yang berpendapat bahwa berdasarkan hasil penelitiannya dalam upaya menurunkan jumlah korban pencemaran akibat limbah industri di suatu daerah yakni dengan mengubah ketetapan baku mutu lingkungan setempat dan dengan memperketat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)-nya. Penelitian itu menunjukkan bahwa pengusaha-pengusaha industri mematuhi ketentuan-ketentuan dari penetapan Baku Mutu Lingkungan (BML) dan AMDAL memang telah menunjukkan jumlah korban pencemaran yang berkurang.

3)   Sosiologi hukum evaluatif, yang lebih memberikan penekanan pada perspektif internal, yakni perspektif partisipan yang berbicara. Para sosiolog evaluatif ini lebih jauh mempersoalkan kemurnian hasil-hasil penelitian empirik. Penelitian sosiologi hukum evaluatif ini menyapa apakah betul penelitian empirik itu tidak berpihak kepada siapa pun. Sosiologi hukum evaluatif ini merupakan corak penelitian hukum yang kualitatif. Sebagai contoh apakah betul penelitian hukum yang menyebutkan bahwa gejala hukum yang terkandung pada undang-undang ketenagakerjaan telah mencapai dampak yang diinginkan, apakah undang-undang itu lebih berpihak kepada golongan tertentu.

d)   Pendekatan Terhadap  Sosiologi Hukum

   Untuk menpelajari sosiologi hukum dapat didekati dengan tiga pendekatan yaitu:

1)   Pendekatan instrumentalik, yakni pendekatan yang menekankan kepada fungsi hukum sebagai sarana/alat pengambilan keputusan oleh penguasa. Oleh karena itu, studi instrumentalik terhadap hukum dan perilaku harus dapat membantu pembentuk hukum agar dapat mengadakan prediksi terhadap akibat-akibat diberlakukannya hukum-hukum tertentu. Sebagai contoh  misalnya, ada beberapa fraksi DPR RI yang peduli terhadap anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga itu maka dibuatkanlah aturan hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Menurut Roscoe Pound, hukum harus lebih peka terhadap situasi sosial sehingga hukum dapat dipergunakan untuk menjalankan perencanaan –perencanaan perkembangan ekonomi dan sosial.

2)   Pendekatan hukum alam, yang menitikberatkan pada proses pembentukan hukum yang seharusnya didasarkan pada nilai-nilai moral yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. Dalan mengoptimalkan potensi hukum untuk mengkonkretkan nilai-nilai moral, maka kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi sosial yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum, serta cara menyesuaikannya, merupakan tugas utama dari kegiatan ilmiah sosiologi hukum. Menurut Roscoe Pound, penggunaan hukum itu memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu yang tidak dapat dilanggar karena sikap tindak yang terlampau ambisius. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus dapat menentukan batas-batas penggunaan hukum.

3)   Pendekatan paradigmatik, yaitu dengan mempelajari dan mengkritik paradigma yang ada, mempelajari kenyataan hukum dan membandingkannya dengan paradigma yang berlaku serta mengadakan rekomendasi untuk merubah norma atau perilaku yang ada, dan mengajukan paradigma baru.

 

B.  Bidang Antropologi Hukum

Sebagai fitur penting dalam ilmu tentang kenyataan, antropologi hukum dalam ruang pembahasaannya melihat tentang bagaimana keterkaitan antara hubungan manusia dengan budaya hukum sehingga turut pula mempengaruhi hukum itu sendiri. Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum itu sendiri merupakan segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Sorotan utama antropologi hukum terhadap masalah hukum tersebut berada pada ranah pola-pola sengketa dan cara-cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

1)   Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Menurut Laura Nader, dalam bukunya the anthropological study of law (1965) dikemukakan bahwa ruang lingkup antropologi hukum itu berkisar pada pembahasan tentang:

a)      Apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum,  dan bagaimana karakteristik hukum yang universal.

b)      Bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi social.

c)      Mungkinkah mengadakan tipologi hukum tertentu, sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas.

d)     Apakah tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan dan orgaisasi social. Mengapa pula hukum itu berubah.

Menurut T.O. Ihromi, antropologi hukum sebagai suatu cabang spesialisasi dari antropologi budaya yang secara khusus menyoroti segikebudayaan manusia yang berkaitan dengan hukum sebagai alat pengendalian social, hal mana akan mempunyai makna bahwa hukum di pandang secara intgrasi dalam kebudayaan, dimana hukum tidak terpisah dari katagori pengendalian social lainnya dan hukum yang ditekuni adalah hukum dalam aneka jenis masyarakat. Dengan demikian manusialah yang merupakan tema pusat dalam penelitian atropologi hukum. Dalam artian perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

2)   Manfaat Antropologi Hukum

Studi antropologi hukum menaruh minat terhadap hukum dari segi intelektual dan filosofis. Antropologi hukum bukan diarah pada penegetahuan mengenai hukum yang langsung dapat diterapkan kepada urusan praktis. Dengan begitu manfaat penekunan hukum dari segi antropologis ini adalah gambaran yang lebih mendalam menegenai bekerjanya hukum sebagai penegndalian sosial dan bagaimana hal itu berkaitan dengan nilai-nilai budaya.

3)   Metode Pendekatan

Menurut Hilman Hadikisuma, cara ilmiah untuk melihat pola-pola sengketa dan bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam antropologi hukum ini dapat dilakukan dengan pendekatan historis dan normatif eksploratif.

 

C.  Bidang Psikologi Hukum

Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum  sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (human behaviour) maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial. Sebagai contoh hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas dan lain-lain sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum sengan psikologi. Contoh studi yang jelas misalnya yang diketengahkan dalam pendapat Leon Petrazycki ( 1867-1931), ahli filsafat hukum yang menggarap unsur psikologis dalam hukum dengan menempatkannya sebagai unsur utama.

Leon beranggapan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses psikis yang unik, yang tepat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi. Apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, maka semua itu bukan karena hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan-peraturan saja, melainkan karena keyakinan sendiri bahwa kita harus berbuat seperti itu. Leon Petrazycki memandang hak-hak dan kewajiban sebagai hal yang hanya ada dalam pikiran manusia, tetapi yang mempunyai arti sosial.

 

D.  Bidang Sejarah Hukum

Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan atara hukum yang berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula.

Sebagai suatu cabang ilmu sejarah, sejarah hukum terus berkembang dari zaman ke zaman. Perkembangan sejarah tentang hukum terjadi dengan berbagai model, sebagai berikut:

1)   Pada umumnya, perkembangan hukum terjadi secara evolutif linier menuju ke arah yang lebih baik, logis, efektif, dan efisien.

2)   Dalam keadaan linier, sekali-sekali terjadi perkembangan dengan arah zig-zag, semacam revolusi dalam perkembangan hukum dengan melaju secara cepat dan linier.

3)   Banyak juga perkembangan hukum terjadi secara evolutif, tetapi dengan arah melingkar, sehingga menghasilkan hukum yang berorientasi kembali ke masa lalu.

Perkembangan metode dan ilmu sejarah hukum terbilang relatif lambat, karena sejarah hukum ini baru dikenal semenjak ahli hukum, yaitu Von Savigny, mencetuskan teori historical jurisprudence. Keterlambatan lahir dan perkembangan sejarah hukum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a)      Kuatnya pengaruh ajaran hukum alam yang modern maupun klasik, dengan mengandalkan logika, dengan mengembangkan cara berfikir bahwa seolah-olah semua masalah hukum dapat dipecahkan dengan akal sehat menuju satu hukum yang rasional yang dapat berlaku dimana-mana. Dalam hal ini, hukum yang baik dapat direnungkan di tempat-tempay sepi, tanpa perlu melihat kenyataan dalam sejarah umat manusia.

b)      Kuatnya pengaruh paham agama dalam bidang hukum terjadi sejak dahulu kala. Namun, terutama dizaman pertengahan, manusia memandang hukum berasal dari atas (dari Tuhan), dimana manusia wajib mengikutinya tanpa syarat. Hal itu memutus mata rantai hukum dengan masa lalu secara revolutif.

c)      Kuatnya pengaruh paham positivisme dalam hukum, terutama di abad 18 dan 19, yang mengarahkan pendangan orang tentang hukum yang terjadi saat itu saja, sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang atau sebagaimana diperintahkan oleh penguasa. Sikap seperti ini juga tidak memandang penting fakta-fakta atau kaidah-kaidah hukum yang terjadi di masa lalu.

 

E.  Bidang Perbandingan Hukum

 

Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.

1.      Metode Perbandingan Hukum

a)    Rudolf D. Schlessinger Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu;

Comparative Law bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukanlah suatu cabang hukum(is not a body of rules and principles);

Comparative Law adalah teknik atau suatu cara menggarap unsur hukuma sing yang aktual dalam suatu masalah hukum (is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem)[2]

2.      Tujuan dan Kebutuhan Perbandingan Hukum

Menurut Randall tujuan perbandingan hukum  :

Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing.

Usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum.

3.      Fungsi Perbandingan Hukum secara berencana :

a)    Fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia.

b)   Fungsi perbandingan hukum bagi praktik dan pembinaan hukum.

c)    Fungsi perbandingan hukum bagi perencanaan hukum (legal planning)

 

F.  Bidang Filsafat Hukum

Berbicara tentang filsafat hukum kita uraiankan secara perkata mulai kata filsafat dan hukum apa, bagaimana dan untuk apa filsafat hukum tersebut, Adakalanya orang mengatakan bahwa orang harus berfilsafat. Sehingga untuk dapat berfilsafat, terlebih dahulu orang harus mengetahui apa yang disebut dengan filsafat. Sesungguhnya, istilah “filsafat” merupakan suatu istilah dari bahasa Arab yang terkait dengan istilah dari bahasa Yunani, yaitu Philosophia.

Kata philosophia sendiri terbentuk kata jamak atau dari dua kata yaitu philo yang artinya Cinta, dalam artian luas yaitu ingin dan karena itu berusaha mengejar yang di inginkan itu. dan Sophia yang artinya kebijaksanaan, dengan demikian, philosophia atau filsafat secara etimologi, artinya cinta dalam artian menginginkan kebijaksanaan. Jadi, berdasarkankan kutipan itu dapat diketahui bahwa dari segi Bahasa filsafat adalah keinginan yang mendalam untuk menjadi bijak. Merujuk pada Kamus Besar Indonesia filsafat di definisikan pengentahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya[3].

Uraian lainnya tentang definisi dari filsafat hukum dikemukakan oleh Kusumadi Pudjosewojo yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang hukum yang tidak bisa dijawab oleh ilmu hukum mengenai pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Apakah tujuan dari hukum itu? Apakah semua syarat keadilan? Apakah keadilan itu? Bagaimanakah hubungannya antara hukum dan keadilan? Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar, dengan sendirinya orang melewati batas-batas jangkauan ilmu hukum, dan pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, orang sudah menginjakkan kakinya ke lapangan filsafat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum.

 

G.  Bidang Politik Hukum

1.         Pengertian politik hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, ia mengartikan bahwa politik hukum merupakan suatu bidang studi hukum yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Sementara menurut Mahfuf M.D ialah bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.

Dengan segenap cakrawala atas pengertian politik hukum itu, dapat disimpulkan bahwa politik hukum itu merupakan suatu sistem ajaran hukum khusus yang memanfaatkan sistem ajaran hukum umum (ilmu hukum dan filsafat hukum) dalam rangka menyediakan instrumen/alat-alat ataupun sarana yang dapat digunakan sebagai landasan akademik bagi teknologi hukum yang berupa penelitian hukum, pembentukan hukum, penemuan hukum, pelaksanaan/penegakkan hukum dan landasan akademik untuk pemberlakuan tata hukum dalam upaya mencapai tujuan hukum yang dikehendaki oleh suatu masyarakat hukum.

2.      Ruang Lingkup politik hukum

Ruang lingkup atau wilayah kajian (domain) disiplin politik hukum  adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Tiga permasalahan itu baru sebatas membahas proses pembentukan politik hukum, belum berbicara pada tataran aplikasi dalam bentuk pelaksanaan produk hukum yang merupakan konsekwensi politis dari sebuah politik hukum.

Merujuk pada pengertian politik hukum, maka pilitik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang – undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang – undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Politik hukum dalam perspektif akademis tidak hanya berbicara sebatas pengertian an sich tetapi mengkritisi juga produk – produk hukum yang telah dibentuk. Dengan demikian, politik hukum menganut prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh lembaga – lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk – produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan legal policy. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditetapkan ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum, sebagai berikut:

1)      Proses penggalian nilai – nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hokum.

2)      Proses  perdebatan dan perumusan nilai – nilai dan aspirasi tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang – undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hokum.

3)      Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hokum.

4)      Peraturan perundang – undangan yang memuat politik hokum.

5)      Faktor – faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.

6)      Pelaksanaan dari peraturan perundang – undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara;

Lembaga kenegaraan yang berwenang menentukan politik hukum atau meminjam istilah Teuku Mohammad Radhie, legal framework, yaitu sebuah kerangka umum yang memberikan bentuk dan isi dari hukum suatu negara, bukan lembaga yang genuine dari berbagai kepentingan. Di dalam lembaga – lembaga negara itu berkumpul berbagai kelompok kepentingan yang terkadang lebih mementingkan aspirasi kelompoknya daripada aspirasi masyarakat secara umum.

Dalam khazanah ilmu hukum, suatu peraturan perundang – undangan dapat diakui eksistensinya bila ia mempunyai keabsahan dari sisi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

a)    Keabsahan secara yuridis (juritische geltung) adalah apabila ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang – undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang tingkatnya lebih tinggi. 2) Keabsahan sosiologis (seziologische geltung) adalah apabila berlakunya tidak hanya karena paksaan penguasa tetapi juga karena diterima masyarakat. 3) Keabsahan filosofis (filosofische geltung) adalah apabila kaidah hukum mencerminkan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat yang dalam UUD 1945 nilai – nilai tersebut tercermin dalam apa yang disebut dengan Cita Hukum (rechtsidee).

b)   Hukum harus dipandang sebagai hasil dari suatu proses politik (law as a product of political process). Ditambah lagi, subsistem politik dianggap lebih powerful dibandingkan subsistem hukum. Artinya, subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada subsistem hukum. Hal ini mengakibatkan apabila hukum berhadapan dengan politik, maka ia berada pada kedudukan yang lebih lemah. Subsistem politik mempunyai tingkat determinasi yang lebih tinggi daripada subsistem hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak – kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Hukum tidak boleh diterima begitu saja secara apa adanya (taken for granted) tanpa mempertimbangkan latar belakang yang bersifat non hukum yang kemudian sangat determinan dalam mempengaruhi bentuk dan isi suatu produk hukum tertentu.

Penghierarkian peraturan perundang – undangan mengingatkan pada gagasan pertingkatan hukum Kelsen. Kelsen mengatakan, hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

3.      Tujuan Politik Hukum

a)    Politik hukum adalah  Politik dari Hukum, yaitu  suatu Kajian hukum yang mencoba untuk memberikan  gambaran yang  lebih  luas eksistensi sistem hukum.

b)   Melalui pendekatan politik hukum diharapkan hukum  Berfungsi  secara efektif,dipatuhi dan diterapkan dalam  tindakan aktual sehari-hari.

c)    Politik hukum merespons cita hukum dan meng-upayakan  hukum dapat diwujudkan  sebagai  kenyataan sehingga  hukum benar-benar memiliki sifat yang  lebih adil.

d)   Berbagai kritik yang diajukan kepada sistem hukum  Konvensional  ”Ajaran Imperative dari Mazhab  Hukum Positif” dapat di carikan pemecahannya  lewat  pendekatan politik hukum.

e)    Politik hukum melihat faktor-faktor yang  mempengaruhi  realisasi

f)    “Law in the books “ menjadi “ Law in the actions”.

4.      Cakupan Politik Hukum

a)    Tujuan negara atau masyarakat Indonesia.

b)   Sistem hukum yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu.

c)    Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hokum

d)   Isi hukum nasional dan faktor yg mempengaruhinya.[4]

 

 

BAB III

PENUTUPAN

A.    Kesimpulan

Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagi ilmu pengertian dan ilmu hukum sabagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa.

Ilmu hukum sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bidang ilmu hukum, yaitu:

1)      Sosiologi Hukum

2)      Antropologi Hukum

3)      Psikologi Hukum

4)      Sejarah Hukum

5)      Perbandingan Hukum

6)      Filsafat Hukum

7)      Politik Hukum

 

B.     Saran

Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami. Kritik dan saran yang membangun akan kami tunggu demi kemajuan kami.

 

            DAFTAR RUJUKAN

 

J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa) ( Jakarta : Prenhallindo, 2001) hlm., 3-4 4 | Theadora Rahmawati,MH. & Dr. Umi Supraptiningsih,SH.,M.Hum.

 

Sri Mamudji, Et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30

 

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 89

 

http://anonymousdx.blogspot.com/2016/05/makalah-bidang-bidang-hukum.html.Di akses pada hari Sabtu, 21 oktober 2023 jam 12.00 wib.

 

---

[1] J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa) ( Jakarta : Prenhallindo, 2001) hlm., 3-4 4 | Theadora Rahmawati,MH. & Dr. Umi Supraptiningsih,SH.,M.Hum.

[2] Sri Mamudji, Et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30

[3] Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 89

[4] http://anonymousdx.blogspot.com/2016/05/makalah-bidang-bidang-hukum.html.Di akses pada hari Sabtu, 21 oktober 2023 jam 12.00 wib.